Langsung ke konten utama

Bappenas Tinjau Pelabuhan Merauke

MERAUKE- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meninjau operasional Pelabuhan Merauke untuk memperkuat sistem logistik dan kelancaran arus barang di wilayah Papua Selatan. Salah satu langkah strategis yang dibahas adalah rencana pembangunan depo peti kemas di luar area pelabuhan guna meningkatkan efisiensi layanan logistik.
Perwakilan Bappenas, Adi Perdana, melakukan peninjauan langsung ke area dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas pada Jumat (6/3). Kunjungan ini turut dihadiri Kepala Kantor KSOP Kelas IV Merauke Julivan Ch. L. Salindeho, manajemen PT Pelindo Terminal Petikemas (TPK) Merauke, perusahaan pelayaran, serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung aktivitas bongkar muat serta kondisi operasional pelabuhan. Para pemangku kepentingan juga menyampaikan berbagai masukan terkait penataan operasional dan pengembangan fasilitas pendukung logistik di Pelabuhan Merauke.

Kepala Kantor KSOP Kelas IV Merauke Julivan Ch. L. Salindeho mengatakan koordinasi antara operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pelaku logistik selama ini berjalan baik dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan.

“Upaya optimalisasi operasional sudah dilakukan bersama seluruh stakeholder kepelabuhanan. Namun, salah satu kebutuhan utama yang masih perlu diwujudkan adalah keberadaan depo peti kemas di luar area pelabuhan,” ujarnya.

Usai peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang membahas penataan operasional serta rencana pengembangan fasilitas logistik di Pelabuhan Merauke.

Ketua DPC ALFI/ILFA Merauke, Abi Bakri Alhamid, menilai pembangunan depo peti kemas di luar area pelabuhan penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang di Merauke.

“Keberadaan depo peti kemas di luar pelabuhan sangat penting agar penanganan kontainer lebih fleksibel dan aktivitas logistik di dalam pelabuhan tidak menumpuk,” ujar Abi.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan perusahaan pelayaran juga menyampaikan harapannya agar langkah-langkah penataan operasional yang tengah dibahas dapat segera direalisasikan. Kepala PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Cabang Merauke, Puji Hermoko, menilai ketersediaan fasilitas pendukung logistik yang memadai akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan kapal.

“Kami berharap rencana pengembangan fasilitas pendukung logistik ini dapat segera diwujudkan sehingga pelayanan kapal menjadi lebih efisien dan arus barang dari maupun menuju Merauke dapat berjalan semakin lancar,” ujar Puji.

Dalam pembahasan tersebut, dua lokasi potensial untuk pembangunan depo dipertimbangkan, yakni kawasan Pelabuhan Perikanan seluas sekitar 3,8 hektar serta lahan milik Pelindo seluas sekitar 1,7 hektar di belakang kantor Pelindo. Selain itu, turut dibahas rencana pembangunan akses jalan menuju lokasi depo guna mendukung kelancaran distribusi logistik.

Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan terminal melalui penguatan peralatan dan infrastruktur operasional.

“TPK Merauke akan terus melakukan berbagai upaya peningkatan layanan, termasuk melalui penguatan peralatan operasional serta pengembangan infrastruktur guna mendukung kelancaran aktivitas logistik di Pelabuhan Merauke,” ujar Rasul.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan juga menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan tersebut. Hasil pembahasan ini akan dilaporkan kepada pimpinan Bappenas sebagai bahan pertimbangan dalam percepatan penanganan kendala operasional di Pelabuhan Merauke.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dan pelaku usaha logistik, penguatan sistem logistik di Papua Selatan diharapkan dapat semakin optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.(mtin)

Update News

Persamaan Bangsa Israel dan Suku Batak

SAMOSIR [DOBRAKNEWS.COM] Bangsa Israel kuno terdiri dari 12 suku. Setelah raja Salomo wafat, Bangsa Israel pecah menjadi dua bagian. Bagian Selatan terdiri dari dua suku yaitu Yehuda dan Benjamin yang kemudian dikenal dengan nama Yehuda, atau dikenal dengan nama Yahudi. Kerajaan Selatan ini disebut Yehudah, ibukotanya Yerusalem, dan daerahnya dinamai Yudea. Bagian utara terdiri dari 10 suku, disebut sebagai Kerajaan Israel. Dalam perjalanan sejarah, 10 suku tersebut kehilangan identitas kesukuan mereka. Kerajaan utara Israel tidak lama bertahan sebagai sebuah negara dan hilang dari sejarah. Konon ketika penaklukan bangsa Assyria, banyak orang Kerajaan Utara Israel yang ditawan dan dibawa ke sebelah selatan laut Hitam sebagai budak. Sebagian lagi lari meninggalkan asalnya untuk menghindari perbudakan. Sementara itu Kerajaan Yehudah tetap exist hingga kedatangan bangsa Romawi. Setelah pemusnahan Yerusalem pada tahun 70 oleh bala tentara Romawi yang ...

Kasus Perdata PT SJA di Putus tanpa Menggunakan Bukti Persidangan

SURABAYA [DOBRAKNEWS.COM] Kasus sengketa perdata PT Santos Jaya Abadi yang diadukan ke badan pengawas (Bawas) Mahkamah Agung. Kasus ini merupakan yang kedua setelah pernah di adukan ke Komisi Yudisial, sehingga terkesan sudah jatuh kembali ketimpa tangga. Menurut Kukuh Pengacara PTSantos Jaya. Ia menduga majelis hakim banding yang menangani perkara tersebut mengabaikan fakta-fakta yuridis dalam perkara gugatan warisan saham PT Santos Jaya Abadi (SJA) dengan Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur.   PN Surabaya lanjut Kukuh, majelis hakim yang terdiri dari Erri Mustianto (ketua), Bambang Kusmunandar dan Sigit Purwoko, masing-masing sebagai anggota, telah membuat putusan yang menyimpang dengan hal-hal dalam persidangan. Sehingga mengabulkan gugatan Lenny dan Wiwik. Dengan menyatakan bahwa PT SJA dengan produksi kopi merek kapal api, didirikan oleh Go Soe Loet pada 18 Mei 1979. "Padahal, tidak ada bukti pendirian PT SJA pada tahun tersebut dan tak ada bukti kepemilika...

Pergeseran Pejabat Kementerian Perhubungan Terus Bergulir

JAKARTA- Pergeseran pejabat di Kementerian Perhubungan terus bergulir ahir-ahir ini.  Para pejabat baru telah dilantik oleh  Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto di Jakarta, Kamis (16/10/2024) Sebagai bagian penyegaran dalam penugasan.  Pejabat Eselon II yang dilantik antara lain:  1. Dr. Een Nuraini Saidah sebagai Kepala Sekretariat KNKT 2. Muhamad Arief Affandi, Kepala PPIT 3. Ernita Titis Dewi, Direktur Angkutan Jalan  4. Capt. Mochamad Abduh, Kepala Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas  5. Saham Amir Syarif, Kepala Disnav Tipe A Kelas I Belawan  6. Ir. Hernadi Tri Cahyanto, Kepala Disnav Tipe A Kelas I Palembang  7. Ferdinand Anon Bayu Aji, Kepala Disnav Tipe A Kelas I Tanjung Pinang  8. Bambang Siswoyo, Direktur Sarana Perkeretaapian  9. Ir. Bernadette. E. S. Mayashanti, Direktur Keselamatan Perkeretaapian  10. Ali Fikri, Kepala PPSDMAP    Pejabat Eselon III 11.Diah Mamalia, Kabag Tata Usaha, PFK...

Abdul Rofid Fanani Korban, Menejer dan Asmen Sampit "Terseyum"

SURABAYA, [DOBRAKNEWS.COM] -Direksi PT Pelindo III belum menepati mencopot jabatan rekan-rekan Abdul Rofid Fanany (ivan). "Mereka" masih tetap menduduki jabatan masing-masing dan masih leluasa melakukan tugas jabatan masing-masing. Ada kesan Abdul Rofid fanany dikorbankan dari jabatannya sebagai GM Pelindo III Cilacap.   Direktur Personalia dan Umum, Edy Hidayat Nurjaman memberi penjelasan, sanksi akan diberikan kepada pegawai yang berkolusi dengan Ivan. Adapun para pegawai yang terlibat berkolusi sebelumnya terungkap diantaranya menejer usaha dan asmen. Mereka disebut terlibat berkolusi dengan Ivan dari uang sewa peralatan perusahaan dengan cara pemalsuaan nota tagihan. Lambannya pihak direksi memberikan sanksi kepada bawahannya dapat menimbulkan beberapa tudingan miring dibalik pencopotan Ivan. Informasi yang dihimpun Dobraknews.com di lingkungan PT Pelindo III, pencopotan hanya dialami Abdul Rofid Fanany. Sementara Menager Usaha dan empat Asmen Sampit masih menjabat d...

Sejumlah Pejabat di Lingkungan Kemenhub di Rotasi

                                  foto repro   JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan penyegaran pejabat dan merotasi pejabat dilingkungan Kementerian Perhubungan, Kamis, (10/10/2024), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik para pejabat dan sembilan di antaranya pejabat Eselon II, yakni  1. Dr. Siti Maimunah sebagai Kepala Disnav Tipe A Klas I Makassar  2. Capt. Weku Frederik Karuntu, sebagai Kepala Disnav Tipe A Klas I Tanjung Perak 3. Heru Susanto, sebagai Kepala Kantor KSOP Klas I Balikpapan  4. Capt. Bharto Ari Raharjo, sebagai Kepala Kantor KSOP Khusus Batam  5. Agustono, Kepala Kantor UPBU Klas I Utama Juwata  6. Bambang Hartato, Kepala Kantor Otban Klas I Wilayah II Kualanamu –Medan  7. Sokhib Al Rokhman, Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan  8. Cecep Kurniawan, Kepala Kantor Otban Klas I Wilayah IV Ngurah Rai –Denpasa...

PT Permata Indah Griyaku, Perumahan Moderen Wedoroanom Belum Realisasikan Fasum, Mussola dan Tanah Makam

GRESIK, PENDOBRAKNEWS - Perumahan Griyaku Moderent Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terkesan di abaikan developer PT. Permata Indah Griyaku yang berkantor di Jemusari VI/2,  Surabaya.  Perumahan yang saat ini berpenghuni lebih kurang 80 Kepala Keluarga, dan sebagian telah berpenduduk setempat yakni Desa Wedoroanom Driyorejo belum mendapatkan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dari pihak developer.  Menurut Paguyuban perumahan Griyaku Modernt Yakni Choy dan Garada melalui Whatshap mengungkapkan" Kita sudah bolak-balik dan berkali-kali datang ke Developer menanyakan Fasum, makam, musola dan lain lain, Tapi hanya di janjikan dan belum terealisasi sampai sekarang Kantor Perumahan moderen, yakni developer PT. Permata Indah Griyaku yang berkantor di Jemusari Vi/2, hanya Janji terus, " terang pihak peguyuban.   foto perumahan Griyaku Moderent wedoroanom Peguyuban perumahan tersebut menambahkan bahwa pihak developer,  Secara garis besarnya belum ter...

Satgas PKH Sita Kayu Ilegal di Pelabuhan Gresik

  GRESIK - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengungkap illegal logging berskala besar yang merugikan negara Rp 240 miliar. Kasus ini terungkap  dalam pers rilis di kawasan Pelabuhan Gresik, Selasa (14/10/2025). Tampak hadir Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Muhammad Yusuf Ateh, Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono, Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, Wakil Bupati Asluchul Alif, termasuk Kepala KSOP Kelas II Gresik Capt. Herbert E.P Marpaung dan stakeholder terkait lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kuat lintas lembaga dalam menindak tegas kejahatan yang merusak lingkungan dan perekonomian negara. Khususnya pembalakan liar yang merusak hutan Indonesia. Dalam paparannya, Kasatgas Garuda Mayjen TNI Doni Tri, yang juga bagian dari Satgas PKH, menjelaskan kronologi dan hasil pen...