Seperti misalnya biaya angkut barang yang diturunkan dari kapal Pelni ke Terminal Sementara, biaya dikenakan RP 5 Juta rupiah. Biaya itu sangat diluar kebiasaan dan diluar batas toleransi sehingga membuat pemkab Jayapura sebagai pihak yang menyerahkan kewalahan ujar Indra dari jajaran Pemprov Jatim.
Indra menegaskan biaya angkut itu sangat mahal, sampai Rp 5juta, itu benar karena saya yang memberikan pembayaran karena Pemkab Jayapura sudah tidak punya anggaran lalu. Inikan namanya tidak ada perikemanusiaan, masak dalam kondisi seperti itu justru biaya sampai jutaan, mas??.
Indra menilai tindakan portir terlalu berlebihan karena hanya jasa angkut semua barang-barang PSK yang diturunkan Rp 5 juta di Pelabuhan Tanjung Perak hati Rabu (26/8/2015) tegasnya dengan terkesan menyesalkan sikap kurang mendukung semua pihak pemulangan tersebut. " Mereka terlalu arogan dan tidak punya hati nurani, dan untuk jasa angkut portir barang-barang PSK diminta Rp 5 juta. Semestinyapembayaran harus dilakukan oleh pemkab JayaPura, karena sudah tidak memiliki anggaran lagi, terpaksa kami bayar ujar Indara Pejabat Dinas Sosial Pemprov Jatim, Kamis (27/8/2015) di Kantornya.
"Mestinya para portir tidak berperilaku seperti itu, karena kita melakukan pemulangan PSK merupakan program Pemerintah, bahwa sudah tidak ada lagi lokalisasi di negeri ini. terang Indra menjelaskan betapa kuranya perhatian jajaran institusi menyangkut pemulangan PSK tersebut.
"Mestinya para portir tidak berperilaku seperti itu, karena kita melakukan pemulangan PSK merupakan program Pemerintah, bahwa sudah tidak ada lagi lokalisasi di negeri ini. terang Indra menjelaskan betapa kuranya perhatian jajaran institusi menyangkut pemulangan PSK tersebut.
Tingginya biaya angkut barang para PSK yang diangkut oleh Kuli angkut/portir total Rp 5 juta, menjadi teka teki banyak pihak. Ada indikasi penarikan uang kuli sebesar itu ditengarai ada campur tangan oknum-oknum bermain dengan para portir. Karena hal seperti itu sangat jarang terjadi dan sangat tidak mungkin portir berani melakukan sendiri karena banyak pantauan petugas ujar berbagai pihak menanggapi tindakan portir tersebut.
Jika mau jujur yang bertugas di bandar/dermaga saat kapal turun sangat jelas sekali, diantaranya petugas Syahbandar, Petugas Pelni, Petugas Polisi Pelabuhan, PT Pelindo III, Port Securyti. Sesuai struktur untuk pembinaan portir menjadi tanggungjawab Otoritas Pelabuhan, tetapi pada fakta sekarang intitusi itu terkesan mandul dan tidak berkutik.
Dengan munculnya praktik kotor seperti itu membuktikan bahwa di pelabuhan Tanjung perak masih marak perilaku pungutan liar disegala sektor yang patut menjadi perhatian institusi terkait untuk bertindak tegas agar bawahannya yang bertinda arogan. (Martin)