Langsung ke konten utama

PSK Jatim disantuni Pemkab Jayapura, Pemprov Jatim Masih Janji

Jumlah PSK yang berhasil didata oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura 277 orang PSK. Sedang yang dipulangkan ke Pulau Jawa hanya 69 orang PSK. Artinya sebanyak 208 Orang pulang secara liar tanpa pengwasan. Tentu Jika Provinsi Jatim dan Provinsi lain tidak mengawasi jejak mereka dipastikan akan muncul masalah baru di daerah Kabupaten Kota PSK tinggal karena dimungkinkan akan terjadi Portitusi Terselubung. 
SURABAYA [DOBRAKNEWS.COM] Sebanyak 61 Psk asal Jawa Timur dan 5 asal Jawa Tengah, Rabu (26/8/2015) tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pukul 13.00. Para PSK yang dipulangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura-Papua didampingi, Harol Monim, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Jayapura beserta rombongan. Usai sampai di Pelabuhan Tanjung Perak para PSK di tampung di Terminal Sementara Gapura Surya untuk dilakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan serta serah terima dari pemerintah Kabupaten Jayapura ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hizbul Wathon selaku bidang Kesra Pemprov Jawa Timur Mengatakan kepada wartawan pemulangan dari Jayapura pada tanggal (21/8/2015) dan tiba rabu (26/8/2015) karena penutupan lokalisasi di Tanjung Elmu , beri pengarahan kemudian diberikan bekal oleh pemerintah Jayapura memberikan bekal berupa uang Rp 5000.000 (lima juta rupiah) per PSK sebagai bantuan modal usaha serta bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial Rp 5050.000 (lima juta limapuluh ribu) yang diberikan dalam bentuk Tabanas.

Hizbul Wathon menambahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebutkan juga kelak akan memberikan bantuan tetapi dengan cara pelimpahan kepada Kabupaten Kota tempat tinggal PSK masing-masing. Jumlah besaran bantuan disebutkan juga kelak diberikan dengan cara bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing PSK. Namun pihak Pemprov Jatim tidak mengungkapkan kapan rencana bantuan disetorkan belum jelas secara rinci.

Terkait dengan pemulangan para PSK tersebut diharapkan bisa diterima oleh masyarakat sekitar karena mereka terdiri dari Malang 14 Orang, Blitar 4 orang, Surabaya 6 Orang, Lumajang 3 Orang, Lamongan 1 Orang, Jombang 1 Orang, Mojokerto 2 Orang, Kediri 4 Orang, Bojonegoro 1 orang, Nganjuk 1 Orang, Tulung Agung 5 orang, Bondowoso 1 orang, dan Gresik 1 Orang.

Harol Monim Kadis Tenaga Kerja dan Sosial Jayapura ketika di tanya jumlah PSK yang dipulangkan mengatakan berjumlah 61 psk Jawa Timur, 5 Orang PSK Jawa Tengah, 1orang PSK Kaltim, 1Orang PSK Makassar, 1 Orang PSK Biak dengan total yang dipulangkan 69 orang diluar dari suami dan anak mereka tidak dihitung. Sedang ada satu orang tidak masuk dalam data kami karena PSK tersebut naik dari Makassar terangnya menjawab pertayaan Dobraknews.com di Tanjung Perak Surabaya.Harol Monim Kepala Dinas Sosial Jayapu

Harol Monim menambahkah data di Jayapura ada 277 Orang PSK, tetapi hanya yang dipulangkan inilah yang yang terdata dan selebihnya mereka melarikan diri. "Atas pemulangan PSK itu Jayapura memberikan Rp 5000.000 perorang dangan ketentuan transportasi 250 ribu, jaminan hidup 3 bulan dan sisanya sebagai modal usaha, terang Harol. "Dia "menambahkan bantuan dari Kementerian sosial Rp 505000, lima juta limapuluh ribu, berbentuk tabungan tegasnya.

Pemulangan PSK Jawa Timur, menurut Harol Monim dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Program Bupati Jayapura sesuai dengan penutupan lokalisasi terbesar yaitu Tanjung Elmo. Pemerintah Prov diminta menutup lokalisasi yaitu dengan program pencanagan penutupan lokalisasi dan didukung dengan kunjungan Menteri sosial dan Pemberdayaan Perempuan pada tanggal (21/8/2015) lalu urai Harol. (Martin)

Berita Tertop

Menhub Dudy Lantik dan Rotasi Sejumlah Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Jumat (9/5/2025).  Menhub melantik 318 pejabat di lingkungan Kemenhub yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III) serta Pejabat Pengawas (Eselon IV). “Pelantikan ini merupakan bagian dari pengembangan serta penyegaran organisasi dengan menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia. Saya percaya saudara-saudara yang dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Menhub Dudy. Adapun para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik antara lain: *Antoni Arif Priadi sebagai Sekretaris Jenderal, *Arif Toha Tjahjagama sebagai Inspektur Jenderal, *Aan Suhanan sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat, *Muhammad Masyud sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut, *Lukman F. Laisa sebagai Direktur Jenderal Perhubun...

Tim Uji Petik KSOP Kelas II Gresik Periksa Kapal Penumpang

    GRESIK- Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor SE-DK 3 Tanggal 28 Mei 2025 perihal Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Musim Liburan Sekolah Tahun 2025, Kantor KSOP Kelas II Gresik melaksanakan uji petik kelaiklautan/ramp check kapal-kapal penumpang guna memastikan keselamatan dan kelancaran pelayanan transportasi laut.   Pelaksanaan Uji Petik yang dilaksanakan oleh Tim Marine Inspector Kantor KSOP Kelas II Gresik dilaksanakan dari tanggal 28 mei 2025 s.d 30 mei 2025 terhadap 3 unit kapal yaitu: 1. KMP Express Bahari 3F rute Gresik - Bawean  2. KMP Express Bahari 6F rute Gresik - Bawean 3. KMP Gili Iyang rute Paciran - Bawean - Gresik Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik, Capt. Herbert E.P. Marpaung, S.Si.T., M.Tr.T menyatakan bahwa Uji petik kelaiklautan/ramp check dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dalam penerapan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan  kelaiklutan kapal. Beli...

Mensesneg : Empat Pulau Yang dipermasalahkan Secara Administratif Masuk Wilayah Provinsi Aceh

JAKARTA -  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan Pers, Selasa (17/6/2025), terkait penyelesaian permasalahan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, berlangsung  di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta. Mensesneg menegaskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Turut hadir dalam keterangan pers ini, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Provinsi D.I. Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (se/ne)