JAKARTA [DOBRAKNEWS.COM] Sesuai dengan permintaan BPK setelah di audit, aset Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2013 naik menjadi Rp 770 triliun, dan naik jika dibanding dengan tahun 2011 hanya Rp 550 Triliun. Pertambahan aset terjadi karena status lahan di jalan nasional sebelumnya banyak yang belum tidaterdaftar, oleh BPK diminta untuk diaudit.
Hal
tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU
Agoes Widjanarko dalam Kuliah Umum Perdana dan Pembekalan Karya Siswa
Pendidikan Kedinasan dan Vokasi, Kerjasama Kementerian PU dengan
Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Parahyangan (Unpar) di
Bandung pada hari ini (Selasa, 28/1/14). “Penambahan ini karena
tanah yang berada di jalan nasional yang belum terdaftar seperti di
Pantura yang membentang dari Anyer sampai Banyuwangi, belum lagi
Bendungan-bendungan, sarana air minum dan rusunawa yang dibangun sebelum
2011.”
Lebih dalam proses pengelolaan aset ini penting
disampaikan, kata Agoes. Kunci pengelolaan asset adalah manajemen asset,
memelihara adalah bagian yang sulit daripada membangun, bagaimana
mengelola dan mempertahankan supaa asset bisa berfungsi sesuai dengan
fungsinya di awal pembangunan. Secara khusus Agoes mengatakan,
beberapa fungsinya adalah memberikan akuntabilitas yang penekanannya
pada pengelolaan dan pengawasan, lalu bagaimana menjadi potensi ekonomi
daerah itu sendiri, sehingga dari manajemen ini bisa diintegrasikan
untuk mengoptimalkan ekonomi daerah ini,
“Ini bisa dikaitkan
dengan pendapatan suatu wilayah, tapi juga bisa memperbaiki organisasi
dan prosedurnya dan tentunya landasan ya harus dikaitkan dengan
bagaimana perspektif pengembangan regional dan daerah dan landasan
tersebut bisa dikaitkan kepada peningkatkan peran serta dunia
investasti, “ tambah Agoes sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Kemen PU
pada Selasa (28/1/14)
Kerjasama Kementerian PU dengan ITB tahun
2014 meliputi program studi Magister Pengelolaan SDA (MPSDA) sebanyak 21
karyasiswa, Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya (MSTJR) sebanyak 17
karyasiswa, Magister Pengelolaan Infrastruktur Air dan Sanitasi (MPIAS)
sebanyak 11 karyasiswa dan Magister Teknik Sipil (MTS) konsentrasi
Struktu Jembatan sebanyak 12 karyasiswa. Sedangkan kerjasama antara
Kementerian PU dengan UNPAR meliputi program studi Magister Manajemen
Proyek Konstruksi (MMPK) sebanyak 16 karyasiswa dan Magister Hukum (MH)
sebanyak 7 karyasiswa.
Dalam kuliah tersebut, turut hadir adalah
Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian PU Amwazi Idrus, serta
hadir juga sebagai pembicara para direktur di lingkungan Kementerian PU.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen PU juga menyaksikan penyerahan
Karyasiswa dan Penandatanganan BA Serah terima Karyasiswa antara
Kapusdiklat dengan Dekan FTSL ITB dan Direktur PPS Unpar. (wi/rdo)
