"Jumlah anggota Koperasi TKBM saat ini 4.152 anggota, dan yang produktif hanya mencapai 3000 anggota saja. Jika dibanding dengan trafik/kunjungan kapal jumlah itu tentu kurang" tegas Agus selaku ketua umum, saat ditemui Tim Dobraknews.com dikantornya, Selasa (8/9/2015).
"Sebanyak 1.152 anggota yang tidak produktif masih menjadi anggota di koperasi TKBM. Dulu keberadaan mereka akan dipengsiunkan dengan pesangon Rp 6juta /perorang. Tetapi anggota yang tidak produktif itu justru bersedia dipengsiunkan jika diberi pesangon Rp 23 juta, setara dengan ansuransi kematian yang di berikan Koperasi TKBM", tambah Agus.
Dengan kondisi besarnya jumlah anggotayang produktif koperasi terbebani setiap tahun untuk biaya Kesehatan, THR/ Kesejahtraan. Disinggung terkait rencana penambahan anggota baru, Ketua Umum Koperasi TKBM itu dengan tegas mengatakan belum bisa. Namun Koperasi TKBM mempunyai juruh yang ampuh yaitu anggota TKBM yang Sudah tidak produktif "menjual" keanggotaanya yang diperhalus dengan istilah ganti nama kepada orang lain atau kepada keturunan atau anak anggota itu sendiri.
Ketua Umum Koperasi TKBM dengan tegas mengatakan tidak akan ada anggota liar/tambahan yang bekerja diluar anggota dilapangan. "Mandor tidak akan berani menambah anggota secara diam-diam karena koperasi tidak akan bertanggungjawab jika terjadi permasalahan dilapangan. Namun penambahan yang dimaksud bisa berlangsung, karena Koperasi mempunyai 25 anggota cadagan dijamrud.
Maraknya issu santer dilapangan menyebutkan ada jual beli Kartu Keanggotaan dalam merekrut anggota TKBM yang baru dengan persetujuan Kepala Otoritas Pelabuhan sebagai pelindung, dengan tegas dibantah Ketua Umum tersebut. "Issu jual beli kartu anggota koperasi Dia nilai hanya upaya untuk memperkeruh masalah dilingkungan Koperasi TKBM". " Itu tidak ada, dan tidak mungkin terjadi jual beli kartu" Ungkapnya.
Informasi yang dihimpin tim Dobraknews.com jual beli kanrtu anggota itu nilainyapun tidak tanggung-tanggung. Bahkan dari hasil penjualan itu ada rumor turut dinikmati oleh oknum pejabat Otoritas Pelabuhan Setempat. Namun Issu itu masih menjadi Teka-teki karena pihak Koperasi membantah hal tersebutdan tidak bisa dipercaya karena tidak ada bukti. (tindaon)