Langsung ke konten utama

Kemenhub Tinjau Konversi Energi Sejumlah Terminal Pelabuhan Tanjung Perak

SURABAYA - PT Terminal Teluk Lamong (TTL), Terminal Petikemas Nilam (TPK Nilam), dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) menerima kunjungan dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan BUMN kepelabuhanan dalam mewujudkan pelabuhan Indonesia yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan.

Tim Kemenhub RI, yang terdiri dari Rachmat Budi Setiawan, Linda Evans, dan Dina Kartika, penyusun bahan kebijakan, serta Danawirya Silaksanti, pengendali dampak lingkungan meninjau langsung penerapan manajemen energi dan konservasi di terminal untuk kemudian dapat direplikasi pada pelabuhan-pelabuhan lainnya seperti pelabuhan sungai, danau, serta penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Laut dan Darat.

Anang Januriandoko, Senior Manager Quality, Health, Safety, Security, and Environemnt PT Terminal Teluk Lamong, menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini.

 “Kami menyambut baik kunjungan dari Kementerian Perhubungan RI. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik yang telah kami jalankan di TTL, khususnya dalam pengelolaan energi berbasis keberlanjutan dan efisiensi operasional.” ujar Anang, Rabu (25/6/2025)

PT Terminal Teluk Lamong menjelaskan berbagai sarana dan prasarana berbasis energi bersih yang telah diterapkan. 

Sebagai pelabuhan berkonsep greenport dan smartport, TTL telah menggunakan peralatan bongkar muat seperti Automatic Stacking Crane (ASC), Ship to Shore Crane (STS) dan Grab Ship Unloader (GSU) yang sepenuhnya menggunakan energi listrik. Selain itu, peralatan bongkar muat yang digunakan juga telah terbukti dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon secara signifikan.

TTL telah memiliki komite energi dan menerapkan sistem manajemen energi ISO50001:2018 untuk mengawasi dan mengendalikan konsumsi energi di seluruh area operasional. 

Komitmen ini diperkuat dengan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan penggunaan lampu tenaga surya sebagai bagian dari inisiatif penggunaan energi terbarukan di kawasan pelabuhan.

Terminal Petikemas Nilam (TPK Nilam) turut memaparkan strategi konservasi energi, mulai dari penggunaan biosolar B40, konversi lampu Son-T ke LED, pemanfaatan shore connection, hingga rencana pengoperasian Electric Rubber Tired Gantry (ERTG) di awal tahun 2026. 

PT BJTI juga memaparkan transformasi alat operasionalnya, mulai dari konversi energi Harbour Mobile Crane (HMC) konvensional menjadi HMC listrik, hingga perubahan RTG konvensional menjadi RTG baterai yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 

“Program konversi energi alat HMC dan RTG konvensional menjadi listrik memberikan dampak yang signifikan selain mengurangi Ketergantungan pada BBM, menggunakan energi listrik juga mengurangi emisi gas, dan yang utama buat perusahaan adalah nilai efisiensi yang signifikan” jelas Adi Sugiri Direktur Komersial dan Teknik, PT BJTI.

Tim Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan RI mengapresiasi jajaran tim TTL, TPK Nilam, dan BJTI yang sudah melaksanakan berbagai upaya konservasi energi di pelabuhan. 

“Kami harap ke depannya tetap konsisten serta dapat membantu menyebarluaskan semangat konservasi energi ini kepada seluruh pelabuhan dalam manajemen PT. Pelindo berikut subholdingnya” ujar Danawiryya Silaksanti, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Kementerian Perhubungan RI.

PPTB Kementerian Perhubungan RI juga mendorong pelaporan pelaksanaan manajemen energi kepada Kementerian ESDM yang berbasis web online, sebagai amanat pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. 

Terkait hal tsb, PPTB dapat mengkoordinasikan diskusi lebih lanjut dengan Direktorat Konservasi Energi Kementerian ESDM untuk pembukaan akun Pelaporan Online Manajemen Energi [POME]. ((mtin))

Update News

Menhub Dudy Lantik dan Rotasi Sejumlah Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Jumat (9/5/2025).  Menhub melantik 318 pejabat di lingkungan Kemenhub yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III) serta Pejabat Pengawas (Eselon IV). “Pelantikan ini merupakan bagian dari pengembangan serta penyegaran organisasi dengan menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia. Saya percaya saudara-saudara yang dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Menhub Dudy. Adapun para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik antara lain: *Antoni Arif Priadi sebagai Sekretaris Jenderal, *Arif Toha Tjahjagama sebagai Inspektur Jenderal, *Aan Suhanan sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat, *Muhammad Masyud sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut, *Lukman F. Laisa sebagai Direktur Jenderal Perhubun...

SPTP Salurkan Paket Sembako ke Anak Yatim

SURABAYA- Sebagai bagian dari komitmen sosial perusahaan dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menyalurkan sebanyak 400 paket sembako kepada anak-anak yatim piatu dari empat panti asuhan di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung selama dua hari, 24 hingga 25 Juni 2025, dan menyasar empat lembaga, yaitu Panti Asuhan Sahabat Yatim, Al-Kahfi Yayasan Anak Yatim, Panti Asuhan Khadijah, dan Yayasan Peduli Anak Yatim. “Program ini adalah bentuk nyata dari semangat berbagi dan kepedulian kami kepada masyarakat, khususnya anak-anak yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan. Ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Pelindo yang akan diperingati pada bulan Oktober mendatang,” ungkap Widyaswendra, Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa bantuan yang disalurkan ini tidak hanya be...

Mensesneg : Empat Pulau Yang dipermasalahkan Secara Administratif Masuk Wilayah Provinsi Aceh

JAKARTA -  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan Pers, Selasa (17/6/2025), terkait penyelesaian permasalahan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, berlangsung  di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta. Mensesneg menegaskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Turut hadir dalam keterangan pers ini, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Provinsi D.I. Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (se/ne)